Pemprov Malut Raih Penghargaan IRH 2026.
Ternate, HunterXNews — Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) meraih penghargaan peringkat Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tertinggi Tahun 2026 dengan predikat Sangat Baik.
Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, kepada Staf Ahli Gubernur Maluku Utara Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Abdullah Assagaf, yang mewakili Gubernur Maluku Utara.
Penyerahan berlangsung dalam Syukuran Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum di Aula Cengkeh Lantai 4 Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara, Rabu (19/8/2026).
Penghargaan itu ditetapkan melalui Keputusan Nomor HPN-MU.01.01-1022 Tahun 2026 tertanggal 3 Agustus 2026 oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen.
Kakanwil Kementerian Hukum Maluku Utara Budi A. Situngkir mengapresiasi pemerintah daerah yang dinilai konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola hukum.
Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bagian penting dari semangat kolaborasi dalam menghadirkan pelayanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.“Penghargaan ini menjadi penanda pentingnya semangat kolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, transformasi layanan hukum berbasis digital menjadi salah satu fokus utama sejalan dengan tema Hari Pengayoman ke-81, Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak.
Selain Pemprov Maluku Utara, penghargaan IRH 2026 juga diberikan kepada Pemkab Halmahera Timur dengan predikat Istimewa dan Pemkot Ternate dengan predikat Sangat Baik.Pada kesempatan yang sama, penghargaan partisipasi teraktif dalam pengharmonisasian Raperda dan Raperkada diberikan kepada Pemkab Halmahera Timur dan DPRD Halmahera Timur.
Sejumlah hak cipta juga diserahkan kepada Dekranasda Kota Ternate, Kesultanan Jailolo, Sanggar Dewan Adat Moloku Kie Raha, dan Sanggar Bahari Berkesan.
Acara turut dihadiri Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher, unsur DPRD, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, tokoh adat, serta tamu undangan lainnya.Di akhir kegiatan, Kakanwil Kementerian Hukum Maluku Utara mengajak seluruh hadirin mendoakan para korban musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
