Jakarta, HunterXNews – Pemerintah Australia memperketat aturan migrasi dengan membatasi mahasiswa internasional membawa pasangan dan anak selama menjalani studi. Aturan visa bagi backpacker dan pemegang visa kunjungan juga turut diperketat.
Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke mengumumkan kebijakan tersebut pada Kamis (17/9), di tengah upaya pemerintah menekan angka migrasi bersih luar negeri menjadi sekitar 225.000 orang pada 2028, dari sekitar 300.000 saat ini.
Berdasarkan aturan baru, sebagian besar mahasiswa internasional tidak lagi diperbolehkan membawa anggota keluarga sebagai pendamping selama masa studi. Pengecualian terbatas diberikan, antara lain bagi mahasiswa dari sejumlah negara Kepulauan Pasifik dan Asia Tenggara.
Australia juga akan menerapkan sistem undian atau ballot untuk visa tahun kedua dan ketiga dalam Working Holiday Maker Program bagi backpacker.
Selain itu, ketentuan “No Further Stay” akan diperluas pada visa kunjungan untuk mencegah pemegang visa tersebut tetap berada di Australia sambil mengajukan kategori visa lain.
Pemerintah juga membatasi perpindahan atau pergantian visa mahasiswa. Perpanjangan visa pelajar hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, termasuk ketika mahasiswa melanjutkan pendidikan ke jenjang kualifikasi yang lebih tinggi.
Pengetatan dilakukan setelah migrasi Australia melonjak pascapandemi. Data hingga 30 Juni 2025 menunjukkan migrasi bersih mencapai sekitar 306.000 orang, turun dari puncaknya sekitar 518.000 orang pada 2023.
Meski diperketat, sektor pendidikan internasional tetap berperan besar bagi ekonomi Australia. Nilainya mencapai sekitar A$53,6 miliar atau US$38 miliar pada tahun yang berakhir Juni 2025.
Pemerintah juga akan memperkuat penegakan terhadap pemegang visa yang telah kedaluwarsa. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 77.000 pemegang visa yang telah melewati masa berlaku di Australia.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi Australia mengendalikan pertumbuhan migrasi sementara, sekaligus mempertahankan sistem migrasi yang dinilai penting bagi kebutuhan tenaga kerja dan perekonomian.(l1)
