Logo
Memuat data pasar...

Deli Serdang Percepat Layanan Dokumen bagi Warga Terdampak Bencana

Deli Serdang Percepat Layanan Dokumen bagi Warga Terdampak Bencana

Pertemuan penguatan pelayanan publik pascabencana di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).

Medan, HunterXNews – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperkuat pelayanan bagi masyarakat terdampak bencana melalui fasilitasi percepatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemulihan pelayanan publik agar kebutuhan warga tetap terlayani di tengah situasi sulit.

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menyampaikan komitmen tersebut dalam kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komjen Pol. (Purn.) Purwadi Arianto, itu menjadi ruang penguatan koordinasi untuk memastikan pelayanan pemerintahan mampu merespons kebutuhan masyarakat, termasuk saat menghadapi dampak bencana.

“Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi, berbagi pengalaman, dan memperoleh masukan dalam meningkatkan kualitas serta kesiapan pelayanan publik, termasuk ketika menghadapi bencana,” ujar Asri Ludin seusai pertemuan.

Menurut Asri Ludin, penguatan pelayanan juga dilakukan melalui pengembangan MPP Deli Serdang. Sejak mulai beroperasi pada akhir Januari 2026, fasilitas tersebut telah memiliki 29 tenant dengan total 129 layanan dari berbagai sektor.

Pemkab Deli Serdang, lanjutnya, terus melakukan inovasi dan evaluasi serta membuka ruang bagi masukan masyarakat. Upaya tersebut diarahkan untuk mempermudah akses warga sekaligus menyempurnakan kualitas pelayanan.

Sementara itu, Purwadi menegaskan bahwa pemulihan pascabencana harus mencakup pemulihan akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Kerusakan akibat bencana tidak hanya menyentuh bangunan dan lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas serta kebutuhan administrasi warga.

“Ketika terjadi bencana, masyarakat justru semakin membutuhkan kehadiran pemerintah. Pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana. Tidak cukup hanya memulihkan gedung dan fasilitas fisik, kita juga harus memastikan agar pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat dapat kembali berjalan normal secepat mungkin,” ujar Purwadi.

Ia menekankan, semangat Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) 24/7 harus diwujudkan melalui ketulusan melayani, kecepatan merespons, dan integritas aparatur. Semangat tersebut harus menjadi budaya kerja yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Pemerintah tidak boleh kaku, bukan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan cara kerja pemerintah, melainkan pemerintah yang harus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui sistem jemput bola bagi warga di wilayah terisolasi atau pengungsian,” tegasnya.

Purwadi juga mengingatkan bahwa keberhasilan MPP tidak cukup diukur dari banyaknya instansi yang bergabung. Ukuran utamanya adalah kemudahan warga menyelesaikan urusan, kecepatan proses pelayanan, serta berkurangnya kebutuhan untuk berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Purwadi menyampaikan rencana meninjau MPP Deli Serdang pada Jumat (13/11/2026). Ia berharap kehadiran MPP di Deli Serdang dapat mendorong daerah lain untuk mengembangkan layanan terpadu serupa.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebutkan bahwa saat kegiatan berlangsung, 11 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara telah memiliki MPP, termasuk Deli Serdang. Ia mendorong daerah yang sudah memiliki MPP terus memperluas jenis layanan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.(ds1)

Link berhasil disalin!
+