Logo
Memuat data pasar...

DPRD Medan Usul Sistem Rujukan Terpadu agar Keluarga Pasien Tak Perlu Berkeliling Cari Kamar

DPRD Medan Usul Sistem Rujukan Terpadu agar Keluarga Pasien Tak Perlu Berkeliling Cari Kamar

Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen (kanan) memegang palu sidang dalam rapat paripurna penyampaian penjelasan atas Ranperda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, Senin (2/11/2026).

Medan, HunterXNews – DPRD Kota Medan mengusulkan agar informasi ketersediaan kamar rawat inap terhubung dengan sistem rujukan. Tujuannya agar keluarga pasien bisa mengetahui rumah sakit yang memiliki tempat tidur kosong tanpa harus mendatangi rumah sakit satu per satu.

Usulan itu menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Wakil Ketua DPRD Medan Sri Rezeki menyampaikan penjelasan atas rancangan tersebut dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Gedung DPRD Medan, Senin (2/11/2026).

“Kepastian informasi ketersediaan kamar rawat inap dan sistem rujukan yang terintegrasi juga menjadi substansi penting. Dengan demikian, keluarga pasien tidak perlu lagi mencari informasi tempat tidur dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya,” kata Sri Rezeki.

Menurut Sri, selain sulit mendapatkan kamar, warga masih menghadapi antrean di puskesmas dan rumah sakit serta mengkhawatirkan biaya obat. Untuk pasien dalam kondisi gawat darurat, ranperda itu menekankan agar fasilitas kesehatan mendahulukan pertolongan tanpa menunggu penyelesaian administrasi atau urusan biaya.

Bagi peserta BPJS Kesehatan, rancangan itu menegaskan bahwa status kepesertaan tidak boleh menjadi alasan untuk membedakan pelayanan. Keputusan memulangkan pasien harus didasarkan pada kondisi dan pertimbangan medis. DPRD juga mengusulkan jalur layanan khusus bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas.

“Ranperda ini juga menekankan ketersediaan obat dan alat kesehatan agar pasien tidak terbebani membeli obat yang seharusnya menjadi haknya,” ujar Sri.

Di tingkat puskesmas, DPRD mengusulkan penguatan layanan pencegahan penyakit menular, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan jiwa. Rancangan itu juga memuat perlindungan bagi tenaga kesehatan dari ancaman dan kekerasan saat bekerja, serta kewajiban fasilitas kesehatan untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan warga.

Sri meminta tanggapan dan masukan Wali Kota Medan sebagai bahan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Medan.(m1)

Link berhasil disalin!
+