Jakarta, HunterXNews – Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) menandatangani dua Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Senin (21/9/2026).
Penandatanganan berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung dan dihadiri JAM DATUN R. Narendra Jatna, JAM INTEL Reda Manthovani, Direktur Utama PTPN III Denaldy Mulino Mauna, jajaran Direksi PTPN Group, serta pimpinan Eselon II dan III Kejaksaan Agung.
PKS pertama ditandatangani JAM INTEL Reda Manthovani dengan Direktur Utama PTPN III terkait sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Sementara PKS kedua dilakukan JAM DATUN R. Narendra Jatna dengan Direktur Utama PTPN III terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
R. Narendra Jatna mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola korporasi, mengawal transformasi dan streamlining BUMN, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan aset perusahaan.
Menurutnya, proses streamlining PTPN Group memiliki dimensi hukum yang kompleks, mulai dari konsolidasi aset, penataan saham, pengalihan utang-piutang, hingga kepastian status tanah dan Hak Guna Usaha (HGU).
“Peran JPN bukan mengambil alih keputusan bisnis atau menggantikan fungsi legal internal perusahaan, melainkan memberikan kepastian hukum dan mitigasi risiko,” ujar Narendra.
Sementara itu, Reda Manthovani menegaskan pentingnya fungsi intelijen dalam mengantisipasi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), termasuk konflik sosial pertanahan, okupasi lahan ilegal, pengawalan investasi, serta pemberantasan praktik mafia komoditas perkebunan.
Kerja sama juga mencakup pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan bersama, serta Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) pada proyek vital PTPN.
Reda menegaskan, fungsi PPS bukan untuk melindungi atau melegalkan perbuatan melawan hukum. Jika ditemukan penyimpangan, proses penegakan hukum tetap dilakukan sesuai ketentuan.
Kedua pihak berharap PKS tersebut segera ditindaklanjuti secara konkret hingga tingkat Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan jaringan anak perusahaan PTPN di seluruh Indonesia guna memperkuat perlindungan aset negara dan keberlanjutan industri perkebunan.(nj1)