Jakarta, HunterXNews — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan pergeseran anggaran Rp503 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk penanganan kebencanaan tidak cacat hukum. Namun, penggunaannya harus sesuai peruntukan dan tetap diawasi DPRD.
Penjelasan itu disampaikan Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Kemendagri, Fernando H Siagian, dalam pertemuan pendampingan di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Menurut Fernando, pergeseran tersebut berkaitan dengan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta kebijakan pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) yang sebelumnya dipotong.
Ia menjelaskan, dalam kondisi darurat dan mendesak, pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan menginformasikannya kepada DPRD untuk selanjutnya diakomodasi dalam perubahan APBD.
“Jadi cukup diinformasikan ke DPRD saja. DPRD dalam posisi tidak menerima dan tidak menolak, nanti diakomodasi dalam perubahan APBD,” ujarnya.
Meski demikian, Fernando menegaskan kepala daerah tetap bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Pelaksanaannya harus mengikuti petunjuk teknis dan dapat diuji melalui pengawasan DPRD.
Ia mengingatkan, dana kebencanaan tidak boleh digunakan untuk kebutuhan di luar peruntukannya, termasuk membeli kendaraan yang tidak berkaitan dengan penanganan bencana.
Mengenai belum disepakatinya P-APBD Deli Serdang hingga 30 September 2026, Fernando mengatakan pemerintah daerah tetap menggunakan APBD yang telah ditetapkan. Menurutnya, tanpa perubahan APBD, kegiatan yang tidak diprediksi sebelumnya akan lebih sulit diakomodasi.
Pertemuan tersebut dihadiri Inspektur Deli Serdang Edwin Nasution, Kepala Bappedalitbang Yeti Sembiring, Kepala Dinas SDABMBK Suparno, dan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Faisal Rahman.(ds1)
