Jakarta, HunterXNews – Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Jend. TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan meminta TNI, Polri dan pemerintah daerah memperluas jumlah Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) menjelang peluncuran digitalisasi perlindungan sosial secara nasional pada Oktober 2026.
Hal itu disampaikan Luhut saat memimpin rapat koordinasi percepatan piloting digitalisasi Perlinsos bersama Kementerian Sosial, gubernur, Pangdam dan Kapolda wilayah Sumatra, Banten, DKI Jakarta dan Yogyakarta, Jumat (18/9/2026).
Luhut menyebut sekitar 4,8 juta keluarga telah mendaftar melalui sistem perlindungan sosial. Pemerintah menargetkan jumlah pendaftar meningkat menjadi 40–50 juta keluarga hingga akhir 2026.
Ia meminta jajaran TNI dan Polri, khususnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ikut membantu memperluas pendaftaran dengan bekerja sama bersama pemerintah daerah.
Luhut menegaskan, Agen Perlinsos hanya membantu masyarakat melakukan pendaftaran dan tidak menentukan kelayakan penerima bantuan. Penilaian kelayakan dilakukan oleh sistem yang terhubung dengan berbagai sumber data pemerintah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan digitalisasi diperlukan untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Proses digital juga diharapkan mengurangi exclusion error, yakni kondisi ketika masyarakat yang seharusnya menerima bantuan belum tercatat sebagai penerima.
Saat ini, jumlah Agen Perlinsos telah mencapai sekitar 196 ribu orang. Para agen merupakan relawan yang tidak menerima honor dan dilarang memungut biaya maupun memanipulasi data.
Pemerintah juga mendorong Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk membantu masyarakat yang belum mampu mengakses layanan digital secara mandiri, termasuk keluarga miskin, miskin ekstrem, kelompok rentan dan masyarakat berkebutuhan khusus.
Gus Ipul mengajak pemerintah daerah, TNI dan Polri bersama-sama memperluas Agen Perlinsos sekaligus membantu menemukan masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.(so1)
