Logo
Memuat data pasar...

OTT BNPB, KPK Sita Rp1,4 Miliar dan Emas

OTT BNPB, KPK Sita Rp1,4 Miliar dan Emas

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Jakarta, HunterXNews — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah emas dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sebanyak 14 orang diamankan, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian dan pihak swasta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan temuan tersebut di Yogyakarta, Selasa (13/10/2026). Operasi ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan.

“Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar,” kata Budi.

Selain uang tunai, KPK mengamankan emas batangan dan tabungan emas. Jumlah keseluruhannya masih dalam proses penghitungan. Penyidik juga mendalami keterkaitan barang bukti dengan pengadaan yang menjadi objek penyelidikan.

Budi belum memerinci jenis pengadaan maupun bencana yang berkaitan dengan penggunaan anggaran tersebut. Menurutnya, penjelasan lebih lengkap akan disampaikan dalam konferensi pers.

Berdasarkan keterangan pada Selasa malam, pihak-pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK menjadwalkan gelar perkara di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum mereka. Operasi ini merupakan OTT ke-22 KPK sepanjang 2026.

Menanggapi penindakan tersebut, BNPB menyatakan menghormati proses hukum dan berkomitmen kooperatif tanpa melakukan intervensi.

“BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Selasa malam.

BNPB siap memberikan data dan akses informasi yang dibutuhkan aparat penegak hukum. Pimpinan lembaga itu juga telah menginstruksikan Inspektorat Utama melakukan penelusuran internal serta pengamanan dokumen.

BNPB memastikan tugas penanggulangan bencana dan pelayanan kemanusiaan tetap berjalan. Masyarakat diminta menunggu keterangan resmi aparat penegak hukum dan tidak berspekulasi mengenai pihak-pihak yang diperiksa.(nj)

Link berhasil disalin!
+