Medan, HunterXNews — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong belanja pemerintah lebih banyak menyerap produk dalam negeri dan melibatkan usaha mikro, kecil, serta koperasi (UMK-K). Langkah ini diharapkan membuka peluang usaha sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor saat menghadiri monitoring pengadaan barang/jasa pemerintah di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (30/9/2026).
“Kita ingin agar semakin banyak belanja pemerintah yang memberikan manfaat langsung kepada pelaku usaha di daerah, membuka kesempatan ekonomi, dan memperkuat produk-produk yang dihasilkan masyarakat Sumut,” ujar Timur.
Mengacu data monitoring LKPP tahun 2025 yang dipaparkan Timur, penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemprov Sumut mencapai 95,62%, sedangkan pengadaan melalui e-purchasing sebesar 55,39%. Sementara itu, partisipasi UMK-K tercatat 36,41%, masih di bawah target 40%.
Untuk meningkatkan keterlibatan usaha kecil, Timur meminta konsolidasi pengadaan diperkuat sejak perencanaan. Ia juga mendorong pengembangan forum clearing house untuk membantu mengatasi persoalan dan memitigasi risiko pengadaan.
Upaya tersebut perlu melibatkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta perangkat daerah terkait agar pengadaan berjalan lebih tertib dan akuntabel.
Sementara itu, Plt Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP Firmansyah menjelaskan, konsolidasi pengadaan bertujuan meningkatkan efisiensi sekaligus memperbesar manfaat belanja pemerintah.
Menurut Firmansyah, baru tiga pemerintah daerah di Sumut yang memiliki clearing house, yakni Pemprov Sumut, Pemkab Labuhanbatu, dan Pemkab Labuhanbatu Selatan. Forum tersebut berfungsi memberikan saran dan rekomendasi penyelesaian masalah agar tujuan pengadaan tercapai.(sum1)