Medan, HunterXNews — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan Perubahan APBD (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Hal itu disampaikan Rico saat memberikan tanggapan kepala daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap Ranperda P-APBD 2026 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (21/9/2026).
Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi serta pimpinan perangkat daerah.
Rico menjelaskan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian DPRD, mulai dari pendapatan asli daerah (PAD), penanganan banjir, pendidikan, infrastruktur, lapangan kerja, pengendalian harga pangan hingga pembangunan Medan Bagian Utara.
Terkait penyesuaian target PAD, Rico mengatakan hal tersebut dilakukan berdasarkan perubahan asumsi ekonomi makro dan proyeksi pendapatan yang dinilai lebih realistis hingga akhir tahun. Pemko Medan juga memperkuat digitalisasi perpajakan, pembayaran non-tunai, integrasi data transaksi serta monitoring penerimaan berbasis teknologi.
Pemko Medan, lanjutnya, juga memperoleh tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) lebih dari Rp565 miliar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026.
Dalam penanganan banjir, Rico menegaskan pendekatan dilakukan secara kawasan, mulai dari hulu hingga hilir. Pemko Medan terus berkoordinasi dengan BBWS Sumatera II, Pemprov Sumut, instansi vertikal dan pemerintah daerah yang berbatasan dengan Medan.
Di bidang pendidikan, anggaran tambahan diarahkan untuk kebutuhan sekolah terdampak banjir, rehabilitasi bangunan, perlengkapan sekolah dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemko Medan juga menganggarkan penanganan 500 siswa putus sekolah melalui pendidikan nonformal Paket A, B dan C.
Sementara itu, sebanyak 86 SD Negeri telah diregrouping sehingga jumlah SD Negeri di Kota Medan menjadi 295 sekolah dari sebelumnya 381 sekolah.
Untuk infrastruktur, Pemko Medan memprioritaskan penanganan jalan, drainase, jembatan, rehabilitasi puskesmas dan pustu, serta rehabilitasi 35 SD dan SMP Negeri.
Rico juga memastikan program pembangunan Medan Bagian Utara tetap menjadi perhatian, termasuk drainase, jalan, sistem air minum, air limbah, penataan permukiman dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Ia menegaskan tambahan anggaran P-APBD 2026 harus menghasilkan manfaat yang terukur dan tidak berujung pada rendahnya serapan maupun SiLPA.
“Setiap perubahan dan tambahan anggaran harus didasarkan pada alasan yang jelas, target terukur, serta memberikan manfaat nyata,” tegas Rico.
Pemko Medan juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2–5,7 persen, IPM 83,02–83,34 poin, kemiskinan 7,0–7,5 persen, TPT 7,85 persen, serta inflasi pada kisaran 2,0–3,4 persen.
Selain itu, Pemko Medan berkomitmen memperkuat penerapan Medan Satu Data dengan mengacu pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Perwal Nomor 31 Tahun 2021 melalui standar data, metadata baku, data prioritas dan portal data terintegrasi.(dm1)
