Medan, HunterXNews — Kegiatan Sapa Warga Kecamatan Medan Deli di pergudangan Jalan Kayu Putih, Sabtu (19/9/2026), menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan langsung berbagai persoalan kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.
Keluhan warga mencakup banjir, drainase, jalan rusak, jembatan, bantuan sosial hingga pelayanan administrasi kependudukan. Sejumlah persoalan langsung mendapat respons dan tindak lanjut dari Pemko Medan.
Salah satunya disampaikan Yusrizal, warga Lingkungan 19 Tanjung Mulia Hilir, yang mengeluhkan KTP miliknya rusak akibat terdampak banjir. Ia kemudian menyerahkan KTP tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan.
Tidak sampai 10 menit, KTP baru Yusrizal selesai dicetak dan diserahkan langsung oleh Rico Waas di lokasi kegiatan.
“Pengurusan surat-surat tidak boleh berbelit-belit. Jika masuk pagi, siang harus sudah selesai. Tidak boleh ada berkas yang menginap,” tegas Rico.
Selain administrasi kependudukan, warga juga menyoroti kondisi Jalan Cipto 1 hingga Jalan Cipto Raya yang rusak dan kerap tergenang saat hujan.
Rico memastikan pengaspalan kawasan tersebut akan dikerjakan tahun ini. Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan Khairul Azmi menjelaskan, pekerjaan akan dilakukan bertahap, dimulai dari Cipto 1 dan Cipto 3, kemudian dilanjutkan ke Cipto Raya.
“Pelaksanaannya dilakukan secara berproses, dimulai dari Cipto 1 dan Cipto 3 terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan ke Cipto Raya,” ujar Khairul.
Untuk persoalan banjir, Pemko Medan juga akan memetakan kembali titik-titik genangan di Medan Deli, termasuk kebutuhan pembangunan dan normalisasi drainase. Penggunaan u-ditch serta normalisasi kawasan di bawah tol juga menjadi bagian dari penanganan.
Sementara itu, keluhan terkait bantuan PKH dan kondisi warga pelaku UMKM akan ditindaklanjuti melalui Dinas Sosial dan Dinas Koperasi.
Khairul menambahkan, pengerjaan drainase di kawasan permukiman sekitar Gang Cipto dijadwalkan mulai awal Oktober 2026.
Kegiatan Sapa Warga tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Medan menindaklanjuti persoalan pelayanan publik dan infrastruktur yang disampaikan langsung masyarakat.(dm1)
