Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor membuka Webinar “APBD Cerdas: Belanja Efektif, Dampak Maksimal” di Medan, Kamis (3/9/2026).
Medan, HunterXNews — Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus digunakan untuk program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Timur, keberhasilan APBD tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Timur saat membuka Webinar Sesi XIV Tahun 2026 bertema “APBD Cerdas: Belanja Efektif, Dampak Maksimal” di Ruang Rapat Sekda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (3/9/2026).
Webinar yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut secara daring tersebut diikuti sekitar 1.400 ASN dari lingkungan Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, hingga sejumlah instansi vertikal.
Timur mengatakan APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utama dalam menggerakkan pembangunan daerah.
Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki arah yang jelas, sesuai prioritas pembangunan, serta dilaksanakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita perlu mengubah paradigma dari berapa anggaran yang terserap menjadi apa hasil dan manfaat yang dihasilkan,” ujar Timur.
Ia menekankan sedikitnya empat hal yang perlu diperkuat dalam pengelolaan APBD.
Pertama, belanja daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kedua, perencanaan dan penganggaran harus berbasis data serta bukti. Kebijakan anggaran, kata Timur, harus berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar rutinitas tahunan.
Ketiga, efisiensi harus menjadi budaya kerja di setiap perangkat daerah. Pengeluaran yang minim nilai tambah perlu dievaluasi sehingga sumber daya dapat dialihkan ke program yang memberikan manfaat lebih besar.
Keempat, pengawasan harus diperkuat sejak tahap awal. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan tidak hanya menemukan kesalahan, tetapi juga mencegah risiko dan inefisiensi serta memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Kepala BPSDM Provinsi Sumut Agustinus Panjaitan mengatakan webinar tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi ASN secara berkelanjutan.
Ia menilai peningkatan kompetensi ASN bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan agar aparatur mampu menghadapi tuntutan organisasi dan perubahan zaman.
Melalui webinar tersebut, ASN diharapkan semakin memahami penyusunan program kerja yang berdampak langsung kepada masyarakat sekaligus mampu menganalisis anggaran secara lebih tepat.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif, serta memastikan APBD berfungsi sebagai stimulus penggerak ekonomi daerah secara cerdas dan berkelanjutan,” kata Agustinus.
Timur berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Pengetahuan yang diperoleh para peserta diharapkan diterapkan dalam penyusunan program, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan di lingkungan kerja masing-masing.
Dengan demikian, pengelolaan APBD Sumatera Utara diharapkan semakin berorientasi pada hasil, efisiensi anggaran, transparansi, dan manfaat langsung bagi masyarakat.(hm)
