Pemprov Papua perkuat sinkronisasi indikator kinerja kewenangan khusus.
Jayapura, HunterXNews – Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan kewenangan khusus melalui sinkronisasi indikator kinerja antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penjabaran serta Sinkronisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Kewenangan Khusus yang digelar di Jayapura, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan dibuka oleh Asisten Sekda Papua Bidang Administrasi Umum, Suzana D. Wanggai, dengan membacakan sambutan Gubernur Papua. Peserta berasal dari SKPD Pemerintah Provinsi Papua serta perangkat daerah terkait dari kabupaten/kota se-Papua, dengan dukungan Democracy Crisis Center Universitas Cenderawasih.
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya indikator kinerja yang jelas, terukur, realistis dan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Sinkronisasi diperlukan untuk mencegah tumpang tindih program, kesenjangan pelaksanaan maupun perbedaan arah pembangunan.
Pemerintah daerah juga didorong memperkuat basis data sebagai dasar monitoring dan evaluasi.“Indikator kinerja bukan sekadar angka. Setiap indikator harus menggambarkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat,” tegas Gubernur melalui sambutan yang dibacakan Suzana.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus tercermin dari meningkatnya kualitas pelayanan, kesejahteraan masyarakat serta semakin terbukanya kesempatan bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk berkembang dan menentukan masa depannya.
Gubernur juga mengajak seluruh pemerintah daerah memperkuat koordinasi, komunikasi dan kolaborasi agar pembangunan Papua berjalan dalam satu arah yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola otonomi khusus dan memastikan setiap kewenangan yang kita miliki benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” pungkasnya.
