Jakarta, HunterXNews — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dijadwalkan mengukuhkan pengurus Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaga Desa dari lima provinsi secara serentak di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
Lima provinsi yang akan dikukuhkan yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi SMSI setelah sebelumnya pembentukan kepengurusan Pokja Jaga Desa dilakukan di sejumlah daerah.
Ketua Umum SMSI Firdaus menyatakan pengukuhan lima pengurus provinsi tersebut akan dilaksanakan dalam satu seremoni.
Agenda SMSI Bertepatan dengan Rencana Aksi di JakartaPengukuhan pengurus SMSI tersebut mendapat perhatian karena berlangsung pada hari yang sama dengan rencana aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Sejumlah kelompok masyarakat dikabarkan telah mempersiapkan aksi dengan membawa sejumlah tuntutan, antara lain terkait pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, serta persoalan tata kelola pemerintahan daerah.
Di tengah situasi tersebut, muncul spekulasi di media sosial yang mengaitkan agenda pengumpulan pengurus media siber dari sejumlah daerah dengan mobilisasi massa.
Namun, Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar menegaskan bahwa agenda pengukuhan tersebut tidak berkaitan dengan aksi demonstrasi.
Menurut Makali, kesamaan waktu pelaksanaan merupakan persoalan jadwal organisasi dan tidak memiliki motif politik.
SMSI Tegaskan Fokus pada Profesionalisme PersMakali menegaskan SMSI merupakan organisasi perusahaan media siber dan bukan organisasi massa maupun lembaga swadaya masyarakat.
Sebagai konstituen Dewan Pers, SMSI disebut tetap berkomitmen menjaga profesionalisme pers serta mendukung stabilitas dan keutuhan negara.
Melalui pengukuhan Pokja News Room Jaga Desa, SMSI juga mendorong pengurus dan anggota di daerah untuk menjalankan fungsi pers secara profesional dengan menghadirkan informasi yang jernih, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah dinamika politik dan sosial nasional, media diharapkan tetap mengedepankan verifikasi informasi serta menghindari penyebaran kabar bohong atau spekulasi yang dapat memperkeruh situasi.
